Eksaminasi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor : 63/Pdt.G/2011/PTA.Yk

Eksaminasi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor : 63/Pdt.G/2011/PTA.Yk berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi syariah maupun peraturan perundang-undangan berlaku yang mengakomodir prinsip-prinsip syariah.

1.Kedudukan para pihak dalam akad syariah

·         Yuli Trisniati, SH yang semula sebagai penggugat sekarang menjadi pembanding

·         Bambang Witanto yang semula sebagai tergugat sekarang menjadi terbanding

·         Sri Wardoyo, ST yang semula sebagai turut tergugat sekarang menjadi turut terbanding

2.Konsep akad syariah

Mudharabah

3.Kompetensi absolut pengadilan

Merupakan wewenang Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta. Dikarenakan bahwa perkara ini termasuk bidang ekonomi syariah usaha koperasi syariah BMT Isra dalam bentuk “Simpanan Penjamin Kebutuhan Keluarga (Si Penjaga)” sesuai dengan UU No. 25 Tahun 1992, dan huruf B. 1. a dan b Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 35.2/PER/M.KUKM/X/2007 Tentang Pedoman SOP Managemet Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS), dapat digolongkan kedalam usaha mikro syariah, sesuai dengan Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 pada penjelasan huruf i, tentang perubahan pertama UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, merupakan wewenang Pengadilan Agama.

4.Landasan hukum yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan antara lain:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata menjelaskan bahwa syarat-syarat sahnya suatu perjanjian/akad adalah :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

3. Suatu hal tertentu; dan

4. Suatu sebab yang halal.

Menurut Pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)/Perma No. 2 Tahun 2008), menyebutkan bahwa rukun dan syarat akad sebagai berikut :

1. Pihak-pihak yang berakad

2. Objek akad

3. Tujuan pokok akad

4. Kesepakatan.

Dan angka kedua fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) tentang rukun dan syarat pembiayaan berbunyi :

1. Penyedia dana (shahibul maal) dan pengelola (mudharib) harus cakap hukum.

2. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal hal berikut :

a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak(akad).

b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak

ü  Tolak ukur keabsahan kontrak

Bahwa syarat-syarat perjanjian dalam KHUPerdata angka pertama dan kedua merupakan syarat subjektif, telah dipenuhi yaitu Penggugat-Pembanding dan Tergugat-Terbanding, dan syarat ketiga dan keempat merupakan syarat objektif dapat dilihat pada transaksi yang dilakukan Penggugat-Pembanding dan Tergugat-Terbanding yaitu dalam hal simpanan/investasi Penggugat-Pembanding sebesar Rp. 250.000.000,- untuk dikelola oleh Tergugat-Terbanding dalam bentuk mudharobah muthlaqah dengan nisbah tetap sebesar Rp. 6.375.000,- (Enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap bulannya.

Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang dikatakan rukun dan syarat akad yang 4 (empat) macam itu telah terpenuhi, pertama adalah Penggugat-Pembanding dan Tergugat-Terbanding, kedua yaitu usaha mudharobah dan ketiga untuk mencari keuntungan untuk kebutuhan keluarga dan keempat kesepakatan yang ditandai dengan pengisian formulir oleh Penggugat-Pembanding dan penerbitan sertifikat Koperasi Serba Usaha Syari’ah oleh Tergugat-Terbanding

ü  Terjadinya cidera janji (wanprestasi)

Bahwa pembayaran nisbah bagi hasil berjalan secara baik selama 4 (empat) bulan, yaitu pada bulan Juni, Juli, Agustus dan September 2010, Penggugat-Pembanding memasukkan modal pada tanggal 10 Mei 2010 dan mulai bulan Juni 2010 sampai bulan September 2010 nisbah berjalan lancar, namun sejak Oktober 2010 pembayaran nisbah menjadi macet.

Bahwa Penggugat-Pembanding mohon agar Tergugat-Terbanding dinyatakan melakukan wanprestasi / ingkar janji yang merugikan Penggugat-Pembanding, baik materil ataupun immateri minta ditangung Tergugat-Terbanding

ü  Ganti Rugi

Menimbang, bahwa Tergugat-Terbanding telah nyata-nyata telah melakukan ingkar janji (wanprestasi), dan oleh karenanya Tergugat-Terbanding berkewajiban membayar kepada Penggugat-Pembanding pemenuhan perjanjian, ganti rugi dari keuntungan yang diharapkan, dan pengembalian modal/simpanan/investasi penggugatpembanding sebagai berikut:

1. Memenuhi perjanjiannya yaitu sampai dengan bulan Oktober 2010 sebesar 2 x Rp.6.375.000,- = Rp. 12.750.000,- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

2. Ganti rugi Selama 8 (delapan) bulan sebesar Rp. 6.375.000,-/bulan = Rp. 6.375.000,- x 8 bulan = Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah)

3. Mengembalikan modal/simpanan/investasi Penggugat-Pembanding sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) setelah dikurangi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) gadai Sertifikat Simpanan Berjangka

Jumlah keseluruhan Rp. 263.750.000,- (dua ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah)

5.Kesimpulan Pendapat Hukum

 Menerima permohonan banding pembanding

 Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bantul No. 0463/Pdt.G/2011/PA.Btl Tgl 17 Oktober 2011

Dan Dengan Mengadili Sendiri :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian

2. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan atas sebidang tanah beserta bangunan diatasnya sebagaimana tercatat dalam sertifikat Hak Milik No. 513 atas nama Sri Wardoyo seluas 83 m2 yang terletak di Dongkelan, Panggungharjo, Sewon, Bantul dengan batas-batas sebagai berikut :

                A. Sebelah Utara : Tanah pekarangan milik Petrus Sugiyanto

                B. Sebelah timur : Tanah pekarangan milik Madiyo

                C. Sebelah Selatan : Tanah pekarangan milik Bakhroni

                D. Sebelah barat : Jalan Bantul adalah sah dan berharga

3. Menyatakan Tergugat melakukan ingkar janji/waprestasi

4. Menghukum Tergugat karenanya untuk membayar kepada Penggugat berupa:

                a. Nisbah yang tersisa terhitung mulai bulan ke-lima (Oktober 2010) sebesar Rp.                                       12.750.000,-(dua belas juta tujuh ratus lima puluh rupiah )

                b. Uang ganti rugi selama 8 bulan x Rp. 6.375.000,- = Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah)

                c. Pengembalian uang simpanan/investasi pokok sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)

5. Menolak yang lain dan selebihnya

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara tingkat pertama yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 2. 231. 000,00- (dua juta dua ratus ribu tiga puluh satu ribu rupiah)

 Menghukum kepada Terbanding untuk membayar biaya pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)